Beranda

“…Terdapat Delapan Kejanggalan Pengelolaan Keuangan, Komnas HAM Minta Maaf Kepada Publik…”


"...Gedung Kantor Badan Pemeriksa Keuangan..." Photo By : Red NRMnews.com

“…Gedung Kantor Badan Pemeriksa Keuangan…” Photo By : Red NRMnews.com

“…NRMnews.com – JAKARTA, Hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BPK) terkait Penyelewengan dana di tubuh Komnas HAM merusak kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melayangkan permintaan maaf kepada publik, pada Senin (31/10/2016) lalu.

Permintaan maaf tersebut terkait Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan Komnas HAM tahun 2015 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S langkun mengatakan, Komnas HAM sudah seharusnya meminta maaf. Pasalnya, ada delapan kejanggalan dalam pengelolaan keuangan di Komnas HAM.

Hal ini membuat BPK menolak memberikan opini karena sejumlah bukti keuangan belum lengkap. Salah satu kejanggalan utamanya, yakni indikasi fiktifnya realisasi belanja barang dan jasa dengan nilai minimal Rp 820,25 juta. Auditor BPK, kata Tama, menemukan 671 bukti berbentuk nota yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Komnas HAM.

“…Penelusuran lebih lanjut, ditemukan tiga rekanan pemberi nota yang tidak dapat ditemukan keberadaannya…”, kata Tama, ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (01/11/2016). Kejanggalan kedua, adanya biaya sewa rumah dinas komisioner senilai Rp 330 juta yang tidak sesuai ketentuan.

“…Celakanya, dengan menggunakan serangkaian transaksasi menggunakan tangan pihak ketiga, uang yang dibayarkan Komnas HAM masuk kembali ke rekening pribadi DB…”, tutur Tama.

Kejanggalan ketiga, pembayaran uang saku rapat dalam kantor yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 2,17 miliar. Kejanggalan berikutnya, tidak adanya bukti pertanggungjawaban sebesar Rp 87,35 juta dalam pengadaan jasa konsultasi pengembangan aplikasi pengaduan secara online.

Kejanggalan kelima, adanya pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan Komnas HAM sebesar Rp 925,78 juta tanpa bukti pertanggungjawaban. Lalu, adanya pelaksanaan pekerjaan pengadaan langganan internet dan pembayaran service charge yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp 135,96 juta.

Kejanggalan lainnya, terdapat penetapan standar biaya yang digunakan oleh Komnas Perempuan yang belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

“…Menurut ketentuan, mekanisme pelaksanaan dan pelaporan atas hibah langsung dari lembaga pendonor dilaksanakan melalui pengesahan BUN/Kuasa BUN (Bendahara Umum Negara) dan ditetapkan melalui persetujuan Menteri Keuangan…”, kata Tama.

“…Terakhir, kejanggalan disebabkan adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penerimaan jasa giro yang belum diperhitungkan oleh Bank…”, tambah Tama.

Kendati telah meminta maaf, Tama berharap delapan kejanggalan dalam tubuh Komnas HAM tersebut dapat ditindaklanjuti. Sebab, kejanggalan tersebut berpotensi sebagai tindak pidana korupsi.

Hingga saat ini, Komnas HAM telah mengambil beberapa langkah penanganan terkait laporan BPK tersebut dengan membentuk Dewan Kehormatan dan Tim Internal pada Agustus 2016. Sementara ini ditemukan Rp 820,2 juta penggunaan anggaran yang terindikasi fiktif dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

(Oleh: Red NRMnews.com/Alam Y.K – Editor : A. Dody R.)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s