Beranda

“…Haji Lulung : Presiden Harus Jelaskan, Kenapa Tak Temui Pendemo…”


"...Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Hj. Lulung)..."

“…Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Hj. Lulung)…”

“…NRMnews.com – JAKARTA, Tim Sukses Agus – Silvy, Abraham Lunggana yang akrab dipanggil Haji Lulung, menilai pemerintah terkesan panik menghadapi aksi damai bela Islam 4 November lalu.

“…Apalagi, Pak Joko Widodo mengatakan aksi tersebut ditunggangi beberapa tokoh politik…”, ucap dia.

Terkait pernyataan Presiden Jokowi tersebut, meski tidak menyebut spesifik siapa aktor politik yang dimaksud, namun publik sempat berspekulasi dan mengaitkan hal itu dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Apalagi, sebelumnya SBY mengeluarkan pernyataan bahwa dia mendapat informasi jika dirinya dituding ikut membiayai demo tersebut, yang lantas dikait-kaitkan dengan majunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kontestasi Pilkada DKI untuk menantang petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

”…Itu sangat tidak benar. Seandainya kami tidak hadir di aksi itu, tetap saja ratusan ribu umat Islam akan datang. Karena itu panggilan hati masing-masing…” jelas Haji Lulung. Tak kalah penting, menurut Lulung, Jokowi harus menjelaskan mengapa dirinya juga tak mau menemui pendemo di Istana.

Dia menyatakan, semua orang tahu kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok sudah menjadi isu nasional. Dia menyatakan, Presiden tahu persis bahwa akan ada aksi besar-besaran pada 4 November. Seharusnya presiden fokus, yang cukup disayangkan, presiden malah meninggalkan istana hanya untuk memantau proyek. Agenda memantau proyek itu, dianggap tidak begitu urgen.

Dia mengatakan, para peserta aksi sangat berharap mendapat sambutan baik dari presiden langsung. ”…Seandainya presiden tetap di istana, menyambut perwakilan masa dengan baik, saya yakin tidak akan terjadi chaos…”, kata Haji Lulung menegaskan.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Mulyadi P. Tamsir yang menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan aksi 4 November ditunggangi. Dia memandang seharusnya Presiden tak perlu berucap seperti itu.

“…Tuntutan rakyat adalah tuntutan masalah hukum, harapan kami Presiden tidak melakukan tindakan provokatif…”, kata Mulyadi saat ditemui di kantor PB HMI, Jakarta Selatan, Sabtu (05/11/2016).

Mulyadi menambahkan, pernyataan Presiden tidak tegas menjelaskan komitmen mempercepat proses hukum Basuki Tjahaja Purnama. “…Presiden katakan akan dilakukan cepat dan transparan, tapi tak disebut berapa lama…”, Bagi Mulyadi hal itu tidak tegas.

Mulyadi menerangkan HMI sedikit traumatik dengan penegakan hukum di Indonesia, utamanya karena kasus dugaan penghinaan yang diduga dilakukan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang kepada HMI.

Penanganan kasus Saut Situmorang dianggap tidak tegas, karena menurut Mulyadi, kasusnya sampai saat ini tidak ada kejelasan. Mereka berharap penanganan kasus Ahok tidak sama dengan Saut. “…Dari dulu bilang secepatnya, tapi tak diproses…”, ujarnya.

(Oleh : Red NRMnews.com / Dwi Pravita – Editor : A. Dody R.)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s