Beranda

“…Anggota DPR Tak Mau Dinilai Lalai Mengawasi Proyek E-KTP…”


"...Ilustrasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)..." Photo By Red. NRMnews.com

“…Ilustrasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)…” Photo By Red. NRMnews.com

“…NRMnews.com – JAKARTA, Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) negara mengalami kerugian sebesar Rp 2,3 triliun atas korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Namun, mantan Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa menolak bila dikatakan DPR bobol alias lalai dalam pengawasan proyek tersebut.

“Itu terlalu naif untuk mengatakan bobol. Pak Mendagri-pun beri garansi kan, ‘Saya (Gamawan Fauzi-red) akan mundur kalau proyek ini gagal.’, kata Agun usai jalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (8/12/2016).

Ia menambahkan, dirinya tidak memiliki kompetensi untuk melakukan perhitungan kerugian. Ia menyerahkan hal tersebut kepada auditor seperti pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) “Tanya sama BPK dong. Saya pengawas yang tidak punya kompetensi untuk apakah benar kerugiannya sebesar itu, atau mungkin lebih besar. Enggak bisa saya menjawab,” ucap Agun yang sudah diperiksa sebanyak tiga kali ini.

Sebagaimana diketahui, BPK pernah menyampaikan laporan audit terkait proyek e-KTP ini ke DPR. Pelaporan pada semester pertama tahun 2012, BPK menemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan tender e-KTP, yakni melanggar Peraturan Presiden Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Agun membetulkan soal adanya pelaporan tersebut. Namun, hasil laporan tersebut tidak terlalu didalami karena hasil audit Kemendagri mendapat perbaikan status. Soal DPR yang tidak melakukan pengecekan laporan BPK, Agun mengatakan Komisi II mengambil sikap untuk tidak terlibat dalam proses teknis pengadaan e-KTP.

Kita melakukan proses pengawasan di Komisi II di proyek e-KTP ini hanya melihat bagaimana kita bisa, seluruh anggota Komisi II tidak boleh terlibat dalam proses tender, lelang, pengadaan dan sebagainya. Dan itu wilayah kewenangan eksekutif. Itu keputusan di rapat pleno Komisi II,” ujar Agun.

Agun mengatakan, pernah dilakukan kebijakan untuk dilakukan penghentian pembayaran tender e-KTP. Hal itu dilakukan sebelum selesainya kasus pengadaan alat-alat perekaman e-KTP untuk di daerah terpencil. Ia juga mengatakan melakukan peninjauan ke lokasi server e-KTP di Kalibata. Serta melakukan pengujian fotokopi e-KTP yang dilakukan di Komisi II. Menurutnya, hal itu sebagai wujud fungsi pengawasan kerja dari DPR. “Jadi sebetulnya, seluruh fungsi pengawasan efektif kita lakukan,” tuturnya.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin pernah menyebut kalau banyak anggota dewan yang menikmati aliran dana proyek bernilai total Rp 6 triliun ini. Terkait hal itu, Agun mempersilakan dilakukan pembuktian. “Ini adalah proses penegakan hukum. Dan kami sangat mendukung proses ini bisa dituntaskan setuntas-tuntasnya, sejelas-jelasnya siapapun yang melanggar perbuatan hukum yang bisa dibuktikan harus menerima sanksi apa adanya,” kata Agun.

Agun mengatakan kalau proyek ini dijalankan atas amanah undang-undang yang merupakan inisiatif pihak legislatif.“Terserah kata orang, yang jelas tapi buktinya ini perintah undang-undang. Undang-undang awalnya berawal dari inisiatif DPR,” ucapnya.

(Oleh : Red NRMnews.com / Lola C. – Editor : A. Dody R.)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s