Beranda

“…Putusan Sidang Akankah Berpengaruh Pada Status Ahok Sebagai Peserta Pilkada?…”


"...Ilustrasi Pelaksanaan Pilkada..." Photo By : Red NRMnews.com

“…Ilustrasi Pelaksanaan Pilkada…” Photo By : Red NRMnews.com

“…NRMnews.com – JAKARTA, Pengamat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti meminta majelis hakim adil menangani perkara dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

“Jangan jadikan pengadilan sebagai alat politik yang tidak adil. Politik itu sesuatu yang mulia jika politisinya berbuat positif bagi kepentingan rakyat dari etnis, agama atau golongan apa pun,” ujar Ikrar melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (13/12/2016).

Sidang perdana kasus dugaan penistaan agama yang menjerat calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disebut Ahok, digelar hari ini (13/12/2016) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kasus ini bermula dari sebuah video yang diunggah Buni Yani dan menjadi viral di sosial media.

Video tersebut berisikan penggalan pidato Ahok saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu pada September lalu. Alhasil, beragam komentar bermunculan karena penggalan pernyataan Ahok dinilai menyinggung SARA; menistakan agama Islam. Terkait pernyataan tersebut, Ahok dilaporkan Habib Novel, salah seorang tokoh organisasi Islam ke polisi pada 7 Oktober 2016.

Aksi berlanjut dengan demonstrasi pada 4 November 2016 dan 2 Desember 2016, jutaan massa menuntut kepolisian menindak tegas kasus dugaan penistaan Agama yang dilakukan Ahok. Kepolisian lalu menetapkan Ahok sebagai tersangka. Ahok dan Djarot Syaiful Hidayat yang merupakan pasangan nomor 2, kemudian kerap ditolak saat berkampanye mengunjungi sejumlah tempat. Tak hanya itu, Ahok juga dikabarkan akan mundur dari pencalonan kepala daerah.

Tapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada (UU Pilkada), mengatur ketat proses pemilihan. Tercantum dalam Pasal 191 UU Pilkada. Jika Ahok ingin mundur dari pencalonan, ia akan didenda paling banyak Rp 50 miliar dan dipidana 60 bulan. Aturan ini berlaku juga bagi pemimpin partai atau gabungan partai yang menarik paslon mereka setelah pendaftaran.

Lalu, apa yang bisa membuat Ahok gugur menjadi calon gubernur untuk Pilkada DKI 2017? KPU melalui Pasal 88 Ayat 1 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 menyebutkan, “Pasangan calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.” Jika belum ada vonis berkekuatan hukum tetap atau inkracht sebelum pemungutan suara pada Maret 2017, maka Ahok dipastikan masih bisa bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

(Oleh : Red NRMnews.com / Alam Y.K – Editor : A. Dody R.)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s