Beranda

“…Gubernur Jateng Diminta Taati Putusan MA, 13 LSM Tolak Pabrik Semen Rembang…”


"...Aksi Demo Para Petani..."

“…Aksi Demo Para Petani…”

“…NRMnews.com – JAKARTA, Sebanyak 13 LSM yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) menolak pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah.

Mereka mendesak Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo untuk mengambil sikap tegas.

“…Seperti yang kawan-kawan media ketahui bahwa memang sudah terjadi sebuah perbuatan melawan hukum, mengabaikan hukum yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah dalam hal ini Gubernur Ganjar…”.

Demikian dikatakan pegiat KNPA Dewi Kartika dalam jumpa pers di kantor KPA, Jalan Pancoran Indah 1 Blok E3 No 1, Komplek Liga Mas, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (22/12/2016).

“…Mengingat kasus ini kita ketahui bersama bahwa warga Rembang sudah melakukan banyak perjuangan misalnya bertenda berhari-hari bahkan sudah bertemu dengan Presiden Jokowi untuk memperjuangkan hak-hak agraria dari warga Kendeng, khususnya Rembang…”, sambung Dewi.

Perjuangan masyarakat dikuatkan Mahkamah Agung (MA) dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) yang mencabut izin pembangunan pabrik semen. “…Artinya dengan sendirinya operasi pembangunan pabrik semen beserta seluruh aktifitas tambangnya harus berhenti…”, ucap Dewi.

Dewi menyayangkan Gubernur Ganjar malah mengeluarkan izin baru, dengan dalih semacam adendum, atau amandemen terhadap aturan yang lama. “…Nah ini cara cara penyelewengan dan pelanggaran terhadap hukum…”, ujar Dewi.

Dewi menilai sikap Ganjar berseberangan dengan agenda reformasi untuk pemenuhan hak hak petani. Tapi hak-hak petani atas tanah dan lahan garapannya malah dilanggar dengan kebijakan Gubernur Ganjar yang tetap merestui beroperasinya pabrik semen.

“…Nah ini kita lihat tidak hanya sebagai pernyataan hukum tetapi juga pernyataan politis dari seorang gubernur…”, cetus Dewi. Oleh sebab itu, Dewi meminta Gubernur Ganjar mencabut surat izin baru tersebut. Serta meminta pabrik menghentikan operasi pekerjaan pembangunan pabrik semen.

“…Yang kedua, Presiden Joko Widodo sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi harus menjamin dan memastikan aparatnya di bawah, dalam hal ini Gubernur untuk mematuhi putusan hukum yang telah dikeluarkan oleh MA, dengan melindungi hak hak dasar warga Rembang atas hak kekayaan agrarianya sekaligus memberikan teguran, sanksi atas upaya pelanggaran terhadap hukum dan kesepakatan politik atas kasus Rembang tersebut…”, pungkas Dewi.

Sementara itu Ganjar mengatakan bahwa dirinya sudah pernah memberikan klarifikasi terkait izin pabrik Semen di Rembang. Dia menjelaskan ada kesalahpahaman antara pendemo dengan perwakilan Pemprov Jateng yang menemui massa. Tidak ada izin baru untuk PT Semen Indonesia.

“…Tidak, saya tidak keluarkan izin baru (Semen Rembang). Surat Keputusan (baru) itu sebenarnya laporan RKL RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan) rutin saja…” kata Ganjar dalam keteerangannya, pada hari Minggu (11/12/2016) lalu.

(Oleh : Red.NRMnews.com / Lola C – Editor : A.Dody.R)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s