Beranda

“…Komnas HAM Soroti Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama Oleh PEMDA tahun 2016…”


"...Ilustrasi Dialog Lintas Agama ..." Photo By : Red NRMnews.com

“…Ilustrasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan…” Photo By : Red NRMnews.com

“…NRMnews.com – JAKARTA, Permasalahan mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan menjadi sorotan Komnas HAM.

Koordinator Desk KBB Komnas HAM Jayadi Damanik menyebutkan, pada 2016 laporan mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

“Ini laporan tahunan ke-3, sebelumnya pada 2014 dan 2015. Pada 2014, ada 76 aduan. 2015 ada 87. Sedangkan pada 2016 kemarin ada 97 laporan KBB. Ini suatu keprihatinan meski tidak mencerminkan jumlah pelanggaran sesungguhnya,” ujarnya dalam jumpa pers di Ruang Asmara Nababan Komnas HAM, Jl Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/1/2017). Jayadi menambahkan, jumlah aduan yang diterima Komnas HAM pada rentang Januari-Desember 2016 itu Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah pengaduan tertinggi, DKI Jakarta ada di urutan kedua. Sedangkan Sulawesi Utara yang pada 2015 hanya terdapat 1 aduan, pada 2016 lalu mengalami kenaikan menjadi 11 aduan.

Menurut Jayadi, permasalahan pembatasan, pelarangan, dan perusakan tempat ibadah menjadi kasus yang paling banyak diadukan pada 2016, yaitu sebanyak 44 pengaduan. Kemudian, sebanyak 19 pengaduan terjadi pada masalah pembatasan dan pelarangan kegiatan keagamaan.

Ancaman dan intimidasi terhadap kelompok keagamaan juga banyak diadukan, ada 12 pengaduan.  Komnas HAM mencatat, korban tindak pelanggaran hak atas KBB pada 2016, yang terbanyak adalah tempat ibadah umat muslim yakni masjid dan mushola, yaitu sebanyak 24 pengaduan.

Menurut Jayadi, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) menempati urutan kedua sebagai korban pelanggaran hak atas KBB, yaitu sebanyak 22 pengaduan. Sedangkan di urutan ketiga, 17 pengaduan datang dari permasalahan pembatasan pendirian gereja.

“Permasalahan pendirian beberapa masjid dan mushola di Indonesia bagian tengah dan timur belum selesai. Kasus-kasus pelanggaran KBB terhadap Ahmadiyah masih terus terjadi meskipun sudah ada aturan nasional berupa SKB 3 Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah,” ujar Jayadi.

Pembatasan pendirian gereja lebih banyak terjadi di Indonesia bagian barat yakni Aceh, Jawa Barat, dan Jakarta. Pengaduan ini merupakan fenomena yang terus berulang setiap tahunnya,” sambung Jayadi. Dalam catatan Komnas HAM, Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi pelaku yang paling banyak diadukan dalam kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB).

Menurut Jayadi, sebanyak 52 pengaduan telah diterima oleh Komnas HAM terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda. Angka pengaduan tersebut meningkat drastis dari tahun 2015 yang sebanyak 36 pengaduan. “Ini sangat memprihatinkan. Pemda harusnya melaksanakan mandat melindungi hak beragama warga negara, ini justru jadi pelaku pelanggaran,” imbuhnya.

Jayadi menambahkan, masalah ini terjadi karena lemahnya komitmen, kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan aparat di tingkat daerah dalam melaksanakan jaminan hak atas KBB. Hal ini juga memperlihatkan bahwa banyak pemimpin daerah yang belum sepenuhnya menyadari tanggung jawab dan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas KBB warga negara.

(Oleh : Red NRMnews.com / Lola C. – Editor : A. Dody R.)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s