Beranda

“…Pakar Hukum Tata Negara : Pengenaan Pasal 66 UU No 24 Tahun 2009 Kasus Nurul Fahmi, Berlebihan…”


"...Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra..."

“…Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra…”

“…NRMnews.com – JAKARTA, Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai pengenaan Pasal 66 UU No 24 Tahun 2009 terhadap perbuatan yang dilakukan Fahmi berlebihan.

Pasal 66 tersebut dikenakan terhadap mereka yang dengan sengaja merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, dan seterusnya dengan maksud untuk menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara.

“…Fahmi sama sekali tidak melakukan ini. Dia hanya membawa bendera Merah Putih yang ditulisi kalimat tauhid dan digambari pedang bersilang…”, tutur Yusril.

Kepolisian Daerah Metro Jaya menahan Nurul Fahmi karena diduga membawa bendera Merah Putih yang ditulisi huruf Arab. Polisi menjerat Nurul Fahmi dengan Pasal 66 juncto Pasal 24 subsider Pasal 67 huruf c UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra meminta polisi mendahulukan langkah persuasif dalam menangani kasus dugaan pelanggaran terhadap Pasal 67 huruf c Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara.

“…Pada hemat saya, polisi hendaknya mendahulukan langkah persuasif kepada setiap orang yang diduga melanggar Pasal 67 huruf c, sebelum mengambil langkah penegakan hukum…”, kata Yusril pada Selasa (24/01/2017).

Tindakan persuasif diperlukan lantaran saat ini sebagian besar warga masyarakat belum mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan dapat dipidana. Ketidaktahuan itu juga ada di kalangan pejabat birokrasi pemerintah dan bahkan pada aparat penegak hukum sendiri.

“…Coba saja search di internet, niscaya adanya tulisan pada bendera negara itu akan kita dapati dalam jumlah sangat banyak…”, papar Yusril.

Karena itu, kata Yusril, jika langkah penegakan hukum atau law inforcement dilakukan terhadap Fahmi, tindakan serupa harus dilakukan terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran yang sama.

“…Bahkan langkah penegakan hukum itu harus pula dilakukan terhadap aparat penegak hukum sendiri yang juga patut diduga melakukan pelanggaran yang serupa…”, tutur dia.

(Oleh : Red.NRMnews.com / Lola C – Editor : A.Dody.R)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s