Beranda

“…MK : Syarat Ambang Batas Permohonan Sengketa Pilkada Masih Sama…”


“…Gedung Kantor Mahkamah Konstitusi di Jakarta…” Photo By : Red NRMnews.com

“…NRMnews.com – JAKARTA, Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menyebutkan syarat ambang batas untuk permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2017 masih sama seperti yang digunakan pada penyelesaian sengketa Pilkada Serentak 2015.

“…Ambang batas masih sama sesuai dengan Pasal 158 UU Pilkada sebagai syarat formal pengajuan sengketa hasil Pilkada 2017…” ujar Fajar melalui pesan singkat di Jakarta, Sabtu (04/03/2017) lalu.

Meskipun Pasal 158 ini sempat menuai kritik pada penyelesaian sengketa hasil pilkada 2015 silam, MK tetap konsisten. Fajar mengatakan bahwa pasal mengenai ambang batas ini sudah diuji di MK hingga dua kali dan telah diputus.

Di dalam Pasal 158 Ayat (1) dijelaskan bahwa provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan dua juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar dua persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi.

Sementara provinsi dengan jumlah penduduk 2 juta hingga 6 juta, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi.

 (Oleh : Red.NRMnews.com / Fajar S – Editor : A.Dody.R)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s